Partai NasDem memberikan tanggapan terkait ajakan Partai PKS untuk membangun komunikasi mengenai polemik bukti ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan bahwa partainya belum menerima arahan apa pun dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait masalah tersebut.

Menurut Sahroni, pimpinan partai memerintahkan para kader agar tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah.

Selain itu, ia menegaskan bahwa prioritas utama partainya di parlemen saat ini adalah fokus membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai mendesak.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengungkapkan rencana komunikasi dengan fraksi lain untuk menindaklanjuti polemik ijazah tersebut.

Langkah komunikasi itu dilakukan atas arahan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf agar partai dapat menjembatani aspirasi masyarakat yang berkembang.

PKS menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran harus dijadikan momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola sistem Pemilu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya juga membuka ruang dialog bersama kalangan partai politik lain.

Hasto turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden.

Ia menilai proses yang melatarbelakangi putusan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dari aspek persyaratan konstitusi.

Menurut Hasto, persoalan pemenuhan syarat minimum ijazah SMA dan batas usia tersebut telah menyentuh aspek etika, moral, serta keteladanan pejabat publik.