DPR Usul Aset Koruptor dan Penipu Dikembalikan ke Korban Lewat RUU
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendorong percepatan perampasan harta pelaku kejahatan keuangan.
Langkah tersebut bertujuan agar aset sitaan dapat dikembalikan secara langsung kepada korban.
Usulan tersebut dibahas dalam RUU Perampasan Aset dengan prioritas pemulihan kerugian masyarakat.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menilai sistem penegakan hukum saat ini belum memberikan kepastian.
Proses peradilan pidana dinilai lebih mengutamakan hukuman penjara daripada pemulihan hak masyarakat.
Kondisi tersebut memungkinkan pelaku mempertahankan hasil kejahatan meski telah menjalani hukuman.
Habiburokhman mencontohkan sejumlah perkara investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah.
Kasus tersebut meliputi Binomo, Quotex, robot trading, First Travel, hingga Hanania Travel.
Komisi III DPR mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) dalam RUU Perampasan Aset.
Ketentuan itu mengatur penggunaan aset sitaan untuk dikembalikan kepada korban yang berhak.
RUU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem.
Negara tidak harus menunggu penyelesaian perkara pidana pelaku yang berlangsung bertahun-tahun.
Penguatan Pasal dan Mekanisme In Rem
Dalam perkara Binomo, para korban sempat mengalami ketidakpastian luar biasa ketika pengadilan tingkat pertama memutuskan aset sitaan dirampas untuk negara.
Korban harus berjuang ekstra keras membentuk paguyuban dan menempuh jalur hukum berlapis-lapis demi meminta kembali uang mereka sendiri.
Ketentuan dalam RUU Perampasan Aset turut mengatur klausul agar hakim memiliki dasar hukum yang tegas dalam menentukan penggunaan aset sitaan.
Pengembalian kerugian korban diharapkan menjadi prioritas ketika tindak pidana bermotif ekonomi menimbulkan kerugian masyarakat.
Melalui mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem, negara tidak harus menunggu penyelesaian perkara pidana pelaku yang dapat berlangsung bertahun-tahun.
Aset dapat dibekukan, dirampas lewat putusan pengadilan, lalu dilelang oleh lembaga pengelola aset negara untuk dibagikan secara proporsional kepada korban terverifikasi.
Cara tersebut sekaligus menutup rapat celah bagi pelaku kejahatan kerah putih yang gemar menyembunyikan harta melalui nama orang lain.
Pelaku juga tidak bisa lagi memilih menjalani hukuman penjara sebentar demi menikmati sisa uang hasil kejahatan setelah bebas.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB






