Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mendorong percepatan perampasan harta pelaku kejahatan keuangan.

Langkah tersebut bertujuan agar aset sitaan dapat dikembalikan secara langsung kepada korban.

Usulan tersebut dibahas dalam RUU Perampasan Aset dengan prioritas pemulihan kerugian masyarakat.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menilai sistem penegakan hukum saat ini belum memberikan kepastian.

Proses peradilan pidana dinilai lebih mengutamakan hukuman penjara daripada pemulihan hak masyarakat.

Kondisi tersebut memungkinkan pelaku mempertahankan hasil kejahatan meski telah menjalani hukuman.

Habiburokhman mencontohkan sejumlah perkara investasi bodong dan penipuan perjalanan umrah.

Kasus tersebut meliputi Binomo, Quotex, robot trading, First Travel, hingga Hanania Travel.

Komisi III DPR mengusulkan penguatan Pasal 38 ayat (3) dalam RUU Perampasan Aset.

Ketentuan itu mengatur penggunaan aset sitaan untuk dikembalikan kepada korban yang berhak.

RUU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem.

Negara tidak harus menunggu penyelesaian perkara pidana pelaku yang berlangsung bertahun-tahun.

Penguatan Pasal dan Mekanisme In Rem

Dalam perkara Binomo, para korban sempat mengalami ketidakpastian luar biasa ketika pengadilan tingkat pertama memutuskan aset sitaan dirampas untuk negara.

Korban harus berjuang ekstra keras membentuk paguyuban dan menempuh jalur hukum berlapis-lapis demi meminta kembali uang mereka sendiri.

Ketentuan dalam RUU Perampasan Aset turut mengatur klausul agar hakim memiliki dasar hukum yang tegas dalam menentukan penggunaan aset sitaan.

Pengembalian kerugian korban diharapkan menjadi prioritas ketika tindak pidana bermotif ekonomi menimbulkan kerugian masyarakat.

Melalui mekanisme gugatan terhadap aset atau in rem, negara tidak harus menunggu penyelesaian perkara pidana pelaku yang dapat berlangsung bertahun-tahun.

Aset dapat dibekukan, dirampas lewat putusan pengadilan, lalu dilelang oleh lembaga pengelola aset negara untuk dibagikan secara proporsional kepada korban terverifikasi.

Cara tersebut sekaligus menutup rapat celah bagi pelaku kejahatan kerah putih yang gemar menyembunyikan harta melalui nama orang lain.

Pelaku juga tidak bisa lagi memilih menjalani hukuman penjara sebentar demi menikmati sisa uang hasil kejahatan setelah bebas.