DPR menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat wacana atau pembahasan resmi untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di parlemen.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi Hukum DPR, Rudianto Lallo, saat dihubungi pada hari Selasa.

Ia menyebutkan bahwa pihak legislatif saat ini masih memusatkan perhatian pada penyusunan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang ditargetkan rampung pada bulan Desember.

Lebih lanjut, ia menanggapi usulan dari unsur pemerintah terkait perlunya redefinisi kategori korupsi melalui perubahan undang-undang tersebut.

Menurutnya, pemerintah dipersilakan jika berniat mendorong revisi karena regulasi yang ada dinilai sudah lama.

Namun, ia mengingatkan bahwa substansi hukum mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya telah diatur secara komprehensif melalui berbagai ketentuan hukum lain.

Beberapa aturan tersebut mencakup Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ia juga menekankan bahwa efektivitas penindakan hukum sangat bergantung pada integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sejumlah payung hukum lain yang sedang dibahas dan berlaku saat ini telah memuat norma-norma terkait secara menyeluruh.

Sementara itu, pihak pemerintah sebelumnya sempat mendorong agar revisi regulasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan aturan nasional dengan konvensi internasional.

Dorongan tersebut juga berkaitan dengan perlunya sinkronisasi bersama rancangan regulasi baru yang kini tengah berproses di tingkat legislatif.