Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bakal mempertegas penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Aturan tersebut nantinya memastikan bahwa sanksi berat tersebut dapat dikenakan pada tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu.

Menurut Habiburokhman, hukuman mati itu didasarkan pada undang-undang lain yang mengatur tindak pidana korupsi serta ketentuan hukum pidana.

Ia menegaskan bahwa sanksi tersebut hingga kini masih berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, regulasi baru ini juga dipastikan memuat aturan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak menjadi senjata politik.

Komisi III DPR RI sebelumnya telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM dari pihak pemerintah.

Panitia kerja saat ini sudah mulai melakukan pembahasan secara intensif terhadap berbagai substansi isi dari rancangan undang-undang tersebut.

Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI telah menghimpun seluruh masukan terkait desain serta substansi aturan tersebut dari masyarakat luas.

Seluruh pihak pada intinya menginginkan pengaturan yang efektif, adil, proporsional, serta sesuai dengan asas legalitas dan prosedural yang berlaku.