Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap daftar daerah dengan jumlah sengketa pajak tertinggi di Indonesia.

Sepanjang periode 2021 hingga kuartal III 2026, tercatat 73.394 sengketa pajak secara nasional.

Dari total itu, 55,8 persen atau 40.930 perkara banding dan gugatan pajak berasal dari wajib pajak berdomisili di Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan data tersebut dalam paparannya di Mahkamah Agung, Rabu (5/11).

Jakarta Jadi Pusat Bisnis dan Pemerintahan

Menurut Bimo, konsentrasi sengketa pajak di Jakarta tidak lepas dari posisi ibu kota sebagai pusat bisnis sekaligus pemerintahan.

Hampir semua perusahaan entitas besar menempatkan kantor pusatnya di Jakarta, meski kegiatan operasional tersebar di berbagai daerah.

"Pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan itu di Jakarta, maka hampir semua perusahaan-perusahaan entitas besar kantor pusatnya juga di Jakarta," ujar Bimo.

Bimo menambahkan, digitalisasi perusahaan turut memengaruhi konsentrasi administrasi perpajakan di Jakarta.

Pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, penggajian, hingga perpajakan kini dapat dilakukan secara terpusat meskipun aktivitas bisnis tersebar di sejumlah wilayah.

Ia mencontohkan sistem enterprise resource planning (ERP) seperti SAP dan Oracle yang memungkinkan integrasi berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem.

Dengan sistem itu, perusahaan yang memiliki cabang dan kegiatan usaha di berbagai daerah tetap dapat memusatkan administrasi dan perpajakannya di kantor pusat.

"Jadi ini juga mesti menjadi perhatian dari teman-teman di MA. Artinya kondisi data statistik faktanya adalah seperti ini," kata Bimo.