Selain Jakarta, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah sengketa pajak terbanyak berikutnya, yakni 5.584 perkara.

Posisi selanjutnya ditempati Jawa Timur dengan 4.550 perkara dan Riau sebanyak 2.508 perkara.

Berdasarkan wilayah, sengketa pajak paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan porsi 74,6 persen dari total perkara nasional.

Sumatera menyumbang 9 persen, Kalimantan 3,1 persen, sedangkan wilayah Indonesia Timur di luar Jawa, Sumatera, dan Kalimantan mencapai 13,3 persen.

Bimo menyampaikan data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan penataan penyelesaian sengketa perpajakan di bawah Mahkamah Agung.

Menurutnya, desain kelembagaan dan akses terhadap keadilan perlu mempertimbangkan kondisi serta karakteristik sengketa pajak saat ini, termasuk perkembangan digitalisasi administrasi perusahaan.

Ia menekankan pentingnya menggunakan data dan kondisi faktual sebagai dasar sebelum menentukan bentuk penyelesaian sengketa perpajakan ke depan.

Daftar daerah dengan jumlah sengketa pajak tertinggi periode 2021-kuartal III 2026: DKI Jakarta 40.930 perkara, Jawa Barat 5.584 perkara, Jawa Timur 4.550 perkara, dan Riau 2.508 perkara.