Panitia Kerja RUU Perampasan Aset memastikan regulasi tersebut bakal mencakup penindakan terhadap investasi dan arisan bodong.

Kebijakan ini juga menyasar asuransi ilegal serta koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat luas.

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyatakan aturan itu memungkinkan penyitaan aset para pelaku kejahatan.

Langkah tersebut dirancang agar para terpidana tidak bisa lagi menikmati hasil kejahatan penipuan.

Pihaknya berkaca dari berbagai kasus penipuan simpan pinjam, robot trading, hingga biro perjalanan umrah ilegal.

Aset lain milik pelaku yang tidak berasal langsung dari kejahatan bahkan bisa disita jika harta hasil kejahatan tidak mencukupi.

Pembahasan regulasi ini tetap berjalan meski DPR sedang berada dalam masa reses. Panja telah menerima berbagai masukan dari masyarakat, organisasi profesi, serta para ahli.

Regulasi tersebut diharapkan bisa segera dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Pembahasan lanjutan itu bertujuan agar rancangan regulasi ini lekas disahkan menjadi undang-undang.

Soedeson menyoroti banyaknya kasus investasi ilegal dan penipuan perjalanan ibadah haji serta umrah yang merugikan jemaah.

Meski para pelaku telah dijatuhi hukuman, korban sering kali tetap merugi karena harta benda hasil kejahatan sulit dikembalikan.

Melalui regulasi perampasan aset ini, negara diharapkan mampu memberikan keadilan maksimal sekaligus memiskinkan para pelaku kejahatan ekonomi tersebut.