Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Aturan tersebut resmi menjadi usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa.

Persetujuan itu diambil langsung dalam forum paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah seluruh fraksi memberikan pendapat tertulis.

Seluruh anggota Dewan yang hadir menyatakan setuju secara serentak ketika dimintai keputusan dalam sidang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebutkan bahwa tahapan berikutnya adalah pembahasan daftar inventarisasi masalah.

Pembahasan daftar tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada tanggal 10 November 2026 mendatang.

Komisi III DPR menargetkan rancangan undang-undang ini rampung dan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.

Penyusunan draf beserta naskah akademik telah dilakukan sejak September 2025 melalui puluhan rapat dengar pendapat umum.

Pihak parlemen juga memastikan akan mengawasi ketat implementasi regulasi ini agar tidak menjadi alat kekuasaan.

Proses pembentukan undang-undang ini mengacu pada ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang terdiri atas tahapan penyusunan draf serta pembahasan bersama pemerintah.

Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan puluhan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, serta menyerap aspirasi masyarakat sejak tahun sebelumnya.