Pemerintah dan DPR RI memasang target penyelesaian regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum tanggal 15 Desember 2026.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan komitmen tersebut dalam upaya memperkuat penegakan hukum.

Regulasi baru ini diarahkan untuk mendukung penanganan aset yang berkaitan dengan tindakan melanggar hukum.

Selain legislasi, pemerintah juga menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan kejahatan dalam menilai sistem peradilan pidana.

Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi

Pemerintah mendorong penggunaan teknologi informasi untuk memperbarui sistem peradilan pidana agar lebih transparan.

Penerapan sistem digital juga diterapkan pada pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik.

Langkah tersebut bertujuan mempersempit peluang praktik koruptif dengan mengurangi kebutuhan interaksi langsung.

Dalam keterangannya, Eddy Hiariej menegaskan bahwa penilaian publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi harus dilakukan secara hati-hati.

Ia mengingatkan agar indikator penilaian tidak mencampuradukkan kebijakan pemerintah dengan proses peradilan yang berada di luar kewenangan eksekutif.

Menurutnya, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan independen, sehingga putusan pengadilan maupun penanganan perkara yang sudah berjalan di Mahkamah Agung tidak dapat diintervensi oleh pihak eksekutif termasuk presiden.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana modern di seluruh dunia seharusnya tidak diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap.

Sebaliknya, efektivitas sistem tersebut dinilai dari keberhasilan dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.