Badan Pengelola Keuangan Haji menggandeng Pimpinan Pusat Persatuan Islam untuk memperluas edukasi publik mengenai pengelolaan dana berbasis syariah di Bandung.

Kolaborasi tersebut membahas transparansi tata kelola keuangan, distribusi Nilai Manfaat, serta pemanfaatan Dana Abadi Umat.

Pengelolaan Dana Kelolaan dan Investasi Syariah

Berdasarkan laporan keuangan hingga September 2026, total dana kelolaan mencapai Rp185,72 triliun.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari posisi akhir tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp180,73 triliun.

Sebanyak 81,15% dari total dana itu ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah.

Sementara itu, sisa dana sebesar 18,85% dialokasikan melalui perbankan syariah dan unit usaha syariah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan mencakup setoran awal jemaah dan Dana Abadi Umat.

Kedua jenis dana tersebut memiliki peruntukan tersendiri serta dikelola memakai prinsip kehati-hatian.

Pihak BPKH menegaskan bahwa profesionalisme dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam operasional keuangan.

Laporan keuangan lembaga ini juga mencatat opini Wajar Tanpa Pengecualian selama delapan tahun berturut-turut.

Opini tersebut berhasil diraih secara konsisten sejak tahun 2018 hingga 2025.

Nilai Manfaat dari hasil pengelolaan dana turut dipakai untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji.

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351 per jemaah.

Rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang ditanggung setiap jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825.

Jumlah tersebut mencakup sekitar 55,50% dari total biaya penyelenggaraan.

Sebanyak Rp43.817.526 atau 44,50% sisanya bersumber dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji.