Kolaborasi BPKH dan PP PERSIS Perluas Edukasi Pengelolaan Dana Haji
Kamis / 22-10-2026, 02:35 WIB
BPKH menggandeng PP PERSIS untuk memperluas edukasi pengelolaan dana haji berbasis syariah guna meningkatkan transparansi bagi publik.
Kamis / 22-10-2026, 02:35 WIB
BPKH menggandeng PP PERSIS untuk memperluas edukasi pengelolaan dana haji berbasis syariah guna meningkatkan transparansi bagi publik.
Minggu / 18-10-2026, 01:07 WIB
BPKH memperkuat diversifikasi investasi dana haji Rp185,73 triliun untuk optimalkan manfaat, lindungi dana jemaah, dan jaga keberlanjutan pembiayaan.
Rabu / 14-10-2026, 03:00 WIB
BPKH memperkuat strategi pengelolaan dana haji berkelanjutan melalui tata kelola, investasi, transformasi digital, dan edukasi generasi muda.
Selasa / 29-09-2026, 01:50 WIB
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit forensik tata kelola keuangan haji di BPKH dan pembersihan data jemaah invalid untuk transparansi.
Senin / 21-09-2026, 22:49 WIB
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bahwa penentuan nama jemaah haji yang berangkat merupakan wewenang Kementerian Agama dalam sidang korupsi kuota.
Jumat / 28-08-2026, 04:14 WIB
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyatakan selisih dana haji khusus dikembalikan ke jemaah dan tidak masuk kas negara dalam sidang korupsi kuota haji.
Sabtu / 22-08-2026, 00:42 WIB
BPKH memastikan dana Rp10 triliun dari data calon haji yang diduga invalid dikelola sesuai ketentuan dan tidak hilang.
Minggu / 09-08-2026, 02:07 WIB
Bank Muamalat dan BPKH memperkuat ekosistem haji nasional melalui digitalisasi layanan, integrasi aplikasi, serta optimalisasi tata kelola dana.
Rabu / 05-08-2026, 12:49 WIB
Badan Pengelola Keuangan Haji menyalurkan nilai manfaat tahap pertama tahun 2026 sebesar Rp2,06 triliun bagi jutaan jemaah tunggu reguler dan khusus.
Rabu / 05-08-2026, 10:49 WIB
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji sangat mendesak dilakukan untuk menghindari ketidaksinkronan aturan.
Rabu / 05-08-2026, 10:14 WIB
BPKH mengusulkan tiga poin utama dalam revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk mengatasi masalah koordinasi dan optimalisasi investasi.
Rabu / 05-08-2026, 08:56 WIB
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji sangat mendesak untuk memperkuat kelembagaan serta memaksimalkan hasil investasi.