Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji merupakan langkah yang mendesak untuk segera dilakukan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah acara siniar pada hari Selasa malam kemarin.

Menurut Fadlul, urgensi revisi undang-undang ini dilandasi oleh perubahan regulasi pada UU Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah lebih dulu diubah oleh pemerintah bersama DPR.

Perubahan tersebut memindahkan rezim penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.

Namun di sisi lain, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji belum mengalami penyesuaian yang serupa.

Kondisi ini dinilai berpotensi memicu ketidaksinkronan serta masalah dalam koordinasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara keseluruhan.

Pihak BPKH sendiri telah mengajukan beberapa poin krusial untuk dimasukkan ke dalam draf perubahan undang-undang tersebut.

Poin pertama yang diusulkan mencakup penguatan kelembagaan BPKH agar memiliki landasan operasional yang semakin solid.

Selain itu, BPKH juga mendorong adanya penguatan modal serta perluasan instrumen investasi yang lebih fleksibel.

Aturan investasi dana haji yang berlaku saat ini dinilai belum cukup memberikan keleluasaan penuh bagi lembaga dalam mengoptimalkan dana.

Masyarakat melalui Komisi 8 DPR memiliki ekspektasi tinggi agar nilai manfaat dari hasil investasi dana haji bisa mencapai kategori double digit.

Sementara itu, rezim investasi dan keuangan yang ada saat ini masih berada di kisaran single digit.

Fadlul menyebutkan bahwa pencapaian hasil optimal akan cukup sulit diwujudkan jika lembaga hanya berpatokan pada instrumen investasi syariah yang tersedia saat ini.