Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan bahwa penentuan nama calon jemaah yang berangkat haji sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Agama.

Keterangan tersebut disampaikan saat jaksa penuntut umum KPK membacakan berita acara pemeriksaan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Fadlul menjelaskan bahwa tugas lembaganya hanya menerima uang pelunasan atau setoran awal serta mengelola dana haji.

BPKH tidak bertugas menentukan kepastian keberangkatan jemaah dan tidak mendapatkan informasi detail mengenai nama maupun waktu pendaftaran.

Selain Fadlul, jaksa juga menghadirkan mantan Pembantu Staf Teknis Urusan Haji 2 KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Makki, sebagai saksi.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini melibatkan empat terdakwa yang tengah menjalani proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan laporan BPK RI, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sejumlah Rp622.090.207.166,41.

Para terdakwa tersebut meliputi Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.

Perkara rasuah ini juga diduga turut memperkaya ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tercatat dalam persidangan.