Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Melalui kuasa hukumnya, Soleman Pontoh, ia mempersoalkan berbagai upaya paksa penahanan hingga penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soroti Prosedur Administrasi dan Penyidikan KPK

Soleman menyampaikan bahwa gugatan tersebut diajukan untuk menguji kesesuaian surat administrasi KPK dan seluruh prosedur penyidikan.

Tindakan hukum dari penyidik dinilai tidak memenuhi ketentuan prosedur formal yang telah diatur secara ketat dalam KUHAP.

Pihaknya menyoroti perbedaan tanggal pada surat administrasi yang dinilai tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan penangkapan.

Selain mempersoalkan aspek formil, pihak pemohon juga meminta agar seluruh barang yang telah disita oleh KPK dapat dikembalikan.

Petitum gugatan turut menyoroti Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan pada hari yang sama dengan Surat Penetapan tersangka.

Silmy menilai dirinya tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Ia mendatangi gedung KPK pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 WIB semata-mata atas arahan dari atasannya.

Kedatangan tersebut dilakukan untuk menemui penyidik yang menangani perkara anak buahnya setelah muncul informasi di media massa.

Oleh karena itu, proses hukum yang berjalan dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum serta melanggar prinsip due process model.