Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku rutin menyetor uang Rp80-130 juta untuk mengurus izin tinggal warga negara asing (WNA) ke Ditjen Imigrasi.

Pengakuan itu disampaikan Joko saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11).

Joko dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa eks Wamen Imipas Silmy Karim dan kawan-kawan.

Alur Permintaan Biaya Tambahan

Dalam sidang, Joko menceritakan awalnya mengurus permohonan izin tinggal untuk kliennya yang belum disetujui Ditjen Imigrasi.

Ia kemudian menemui Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Tessar disebut mengatakan adanya biaya tambahan Rp1 juta per permohonan, di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Joko lalu diarahkan berkomunikasi dengan Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS, yang meminta ia mengikuti arahan Tessar.

Komunikasi dengan Juniadi dilakukan melalui Nur Adib, mantan karyawan Joko, terkait mekanisme pembayaran biaya tambahan.

Nur kemudian melaporkan jumlah uang yang harus dibayarkan ke Ditjen Imigrasi sesuai permintaan Juniadi.

Joko mengaku menyiapkan uang tersebut lalu menyerahkannya kepada Nur untuk disampaikan kepada Juniadi.

Saat ditanya jaksa soal besaran nominal yang diminta Juniadi, Joko menyebut angka bervariasi antara Rp80 juta hingga Rp130 juta.

Pembayaran itu dilakukan terkadang satu bulan atau dua bulan sesuai permintaan Juniadi.

Joko juga mengaku meminta bayaran Rp2,5 juta kepada kliennya untuk jasa pengurusan izin tinggal, lalu mengambil Rp1 juta untuk disetorkan ke Ditjen Imigrasi.