Ia mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggal kliennya tidak diterbitkan.

Menurut Joko, setelah persetujuan alih status, klien akan mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp168,9 miliar.

Tindakan itu dilakukan Silmy bersama Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Juga Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah, yang masing-masing dituntut secara terpisah.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.