MPR RI memutuskan untuk menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan serta penetapan wakil presiden baru.

Agenda penting tersebut kini dijadwalkan ulang menjadi Rabu Kliwon pada tanggal 9 Desember 2026.

Sebelumnya, rapat gabungan menetapkan pelaksanaan sidang paripurna tersebut pada hari Rabu Pon, 2 Desember 2026.

Ketua Fraksi Gerindra di MPR Habiburokhman menjelaskan bahwa perubahan tanggal ini dilakukan karena adanya penyesuaian kegiatan.

Jadwal sidang sebelumnya diketahui berbenturan dengan agenda kedewanan di DPR dan DPD.

Benturan tersebut mencakup kegiatan rutin di komisi hingga agenda kunjungan kerja anggota dewan.

Walaupun pelaksanaan sidang paripurna diundur, proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden baru tetap berjalan.

Habiburokhman mengusulkan agar tahap persiapan dan verifikasi tersebut dapat mulai dilaksanakan segera.

Pengajuan nama calon wakil presiden sendiri wajib diserahkan dalam jangka waktu 14 hari.

Rapat gabungan MPR sebelumnya telah menyetujui pengiriman surat kepada presiden untuk mengusulkan dua nama calon.

Selain itu, rapat juga membentuk tim verifikasi serta tim adhoc yang masing-masing berisikan 36 orang anggota.

Sidang paripurna ini harus diselenggarakan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wapres.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri resmi dari posisi Wapres RI pada hari Kamis tanggal 12 November.

MPR memiliki kewajiban konstitusional untuk menggelar sidang paripurna maksimal 60 hari demi memilih penggantinya.

Aturan tersebut berlandaskan pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Dalam sidang tersebut, kedua kandidat yang lolos verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan mereka.

Anggota MPR selanjutnya akan memilih satu nama dari dua calon yang diajukan oleh pihak presiden.

Kandidat yang berhasil meraih suara terbanyak akan langsung ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Jika perolehan suara kedua calon sama, proses pemilihan akan diulang sebanyak satu kali.

Apabila hasil pemilihan ulang tetap sama, presiden diberikan kewenangan untuk memilih salah satu dari kedua calon.