Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim memberikan respons terkait putusan hakim yang menolak eksepsinya dalam perkara hukum.

Ia menilai bahwa perkara hukum yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi.

Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang pejabat setingkat dirjen atau wamen melakukan tindakan pemerasan.

Meski demikian, ia menyatakan kesiapannya untuk menerima putusan sela tersebut.

Ia berencana meluruskan seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam pemeriksaan pokok perkara.

Silmy secara tegas menolak tudingan bahwa dirinya memerintahkan, mengatur, atau memaksakan pungutan liar.

Ia menjelaskan bahwa aplikasi Molina dirancang untuk mencegah pertemuan langsung antara pemohon dan petugas di lapangan.

Sistem digitalisasi tersebut bertujuan menghindari biaya di luar penerimaan negara bukan pajak.

Majelis hakim sebelumnya membacakan putusan sela dan menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Silmy.

Hakim menyatakan surat dakwaan sah dan meminta jaksa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Dalam kasus ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing sebesar Rp168,9 miliar.

Ia didakwa bersama sejumlah pejabat imigrasi lainnya yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.

Selain itu, Silmy juga menghadapi dakwaan penerimaan gratifikasi berupa uang tunai serta saham.