Undang-Undang Veteran AS Dikecam karena Pangkas Tunjangan Disabilitas
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan paket legislatif kontroversial bernama Take Care of America’s Veterans Act tepat pada Hari Veteran.
Undang-undang tersebut menuai kecaman keras dari kelompok veteran dan Partai Demokrat karena memangkas tunjangan disabilitas kelompok tertentu.
Kontroversi Pemangkasan Tunjangan
Paket legislatif ini memotong tunjangan disabilitas bagi para veteran yang memiliki peringkat gangguan sleep apnea dan tinnitus.
Kebijakan tersebut digunakan sebagai kompensasi atau penyeimbang untuk mendanai kelompok veteran yang terluka akibat pertempuran.
Para advokat veteran mengkritik pimpinan DPR karena mengesahkan aturan ini melalui pemungutan suara suara tanpa pencatatan nama resmi.
Di sisi lain, kubu Republik memuji pengesahan paket undang-undang ini sebagai ekspansi layanan kesehatan serta manfaat yang bersejarah.
Undang-undang tersebut juga mengadopsi aturan penilaian kesehatan baru yang diusulkan oleh Departemen Urusan Veteran pada tahun 2022.
Analisis memperkirakan bahwa perubahan aturan penilaian ini berpotensi mengurangi pembayaran kompensasi disabilitas hingga $57 miliar dalam sepuluh tahun.
Detail UU Richard Star dan Hambatan di Senat
Paket legislatif tersebut turut mencakup Undang-Undang Maj.
Richard Star yang dinamai dari seorang mayor cadangan Angkatan Darat yang meninggal akibat kanker paru-paru karena paparan lubang pembakaran.
Aturan ini menghapus pembatasan pembayaran dan mengizinkan veteran yang terluka dalam pertempuran untuk menerima tunjangan disabilitas sekaligus pembayaran pensiun.
Estimasi kongres menunjukkan aturan tersebut dapat membiayai hingga $13 miliar selama dekade berikutnya.
Rep.
Mark Takano menyatakan kesiapan untuk meloloskan versi murni dari undang-undang tersebut, dan DPR kemudian mengesahkan ulang RUU Richard Star sebagai rancangan terpisah.
Meskipun demikian, seorang pembantu Senat memperkirakan paket legislatif besar itu akan menemui kegagalan di Senat karena membutuhkan 60 suara dukungan.
Sebelumnya pada bulan Juni, puluhan anggota DPR dari Partai Demokrat telah menandatangani surat yang menyatakan penolakan terhadap pemotongan dana kompensasi tersebut.
Update Terbaru
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-20 Hadapi Dua Ujian Berat di Turki Menurut Nova Arianto
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Timnas U-17 Pastikan Tiket Piala Asia Usai Tekuk Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Jalan protokol Jakarta bernomor sejarah kolonial Belanda dulu
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB
Khutbah Jumat 20 November 2026: Merawat Alam, Menghormati Makhluk Allah, Lengkap dengan Teks Arab dan Doa
Rabu / 18-11-2026, 11:12 WIB
Kode Redeem FF Free Fire Hari Ini, 18 November 2026: Belum Ada Kode Resmi Baru, Waspada Kode Lama Berlabel Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:11 WIB
Timnas Indonesia U-17 Incar Kemenangan Sempurna Lawan Myanmar
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Garuda Asia Segel Tiket Piala Asia U-17 2027 Lewat Tiga Kemenangan
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Cara Registrasi Mandiri di Portal Perlinsos Digital Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
BYD Mulai Mengubah Peta Persaingan Mobil Terlaris, Suzuki Perlu Perkuat Strategi Elektrifikasi
Rabu / 18-11-2026, 11:07 WIB
Peran Partai Koalisi dalam Pengusulan Cawapres Menurut Gerindra
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB
Putin Sambangi China Ikuti KTT APEC serta Pertemuan Tiga Negara
Rabu / 18-11-2026, 11:00 WIB






