Badan Pengelola Keuangan Haji memberikan tanggapan resmi mengenai estimasi dana Rp10 triliun.

Dana tersebut dikaitkan dengan ratusan ribu data antrean calon jemaah haji yang diduga tidak valid.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyebutkan bahwa total tersebut merupakan hasil kalkulasi.

Angka itu didapatkan dari 400 ribu data antrean yang memerlukan proses verifikasi mendalam.

Kalkulasi tersebut dikalikan dengan besaran setoran awal jemaah senilai Rp25 juta per orang.

Fadlul menegaskan secara tegas bahwa jumlah tersebut bukanlah temuan dana yang hilang.

Pihaknya memastikan seluruh keuangan haji telah tercatat rapi dan dikelola sesuai aturan berlaku.

Penempatan dana di perbankan syariah juga merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan resmi.

Proses yang sedang berjalan saat ini berfokus pada rekonsiliasi data serta status jemaah.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah mencatat adanya jutaan total antrean di tingkat nasional.

Dari total tersebut, sebagian data terindikasi berisiko tidak valid dan berpotensi menjadi rekening dorman.

BPKH menyatakan komitmen penuh untuk mendukung proses validasi bersama kementerian terkait.

Koordinasi Validasi Data

Fadlul Imansyah memastikan bahwa penempatan dana di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau perbankan syariah sepenuhnya berada dalam mekanisme pengelolaan lembaganya.

Pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umrah serta instansi terkait akan terus mengawal proses validasi agar hak setiap jemaah dapat dipastikan secara akurat tanpa kekeliruan administrasi.