Badan Pengelola Keuangan Haji memperkuat diversifikasi investasi untuk mengoptimalkan manfaat dana haji yang mencapai Rp185,73 triliun per September 2026.

Strategi tersebut dibahas dalam The 8th International Hajj Fund Forum 2026 di Jakarta pada Kamis (15/10/2026).

Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan hasil investasi, perlindungan dana jemaah, dan keberlanjutan pembiayaan ibadah haji.

Besarnya dana kelolaan menuntut lembaga ini menjaga keseimbangan antara likuiditas, risiko investasi, dan potensi imbal hasil.

Ketersediaan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan penempatan.

Perluasan Peran dan Pengawasan Dana Haji

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin mendorong perluasan peran Indonesia dalam ekosistem ekonomi haji di Arab Saudi.

Sektor yang menjadi perhatian meliputi akomodasi, katering, dan logistik di Makkah dan Madinah.

Investasi langsung yang dirancang secara strategis berpotensi membantu mengurangi risiko nilai tukar dan inflasi.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menekankan bahwa pengelolaan dana harus tetap berorientasi pada kebutuhan penyelenggaraan ibadah.

Ia menegaskan bahwa dana haji harus menjadi restricted fund agar peruntukannya tetap terjaga khusus untuk keperluan haji.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, pengawasan, and pengendalian risiko.

Lembaga juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan dana.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmen memberikan manfaat bagi jemaah yang berangkat maupun yang menunggu.