Fakta Sidang Korupsi Kuota Haji Terkait Pengembalian Dana Jemaah
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah memberikan keterangan penting dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji.
Ia menyebutkan bahwa selisih dana ibadah haji khusus dikembalikan kepada jemaah dan tidak masuk ke kas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadlul saat bersaksi untuk terdakwa Ishfah Abidal Azis di Pengadilan Tipikor.
Aliran Pengelolaan Dana Haji
Pengelolaan dana haji khusus dikembalikan melalui travel jika terdapat sisa uang dari setoran jemaah.
Sementara itu, sisa dana haji reguler dimasukkan ke dalam kas haji alih-alih masuk ke kas negara.
Fadlul menegaskan bahwa seluruh sumber keuangan haji berasal langsung dari setoran jemaah.
Ia juga menyatakan tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari dana tersebut.
Dakwaan Kasus Korupsi Kuota Haji
Penasihat hukum terdakwa menilai dakwaan kerugian negara janggal karena biaya penyelenggaraan tidak bersumber dari APBN.
Ishfah didakwa bersama sejumlah pihak lain terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Kasus ini turut menyeret nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta beberapa pihak swasta.
Jaksa menyebut pengisian kuota haji tambahan dilakukan tidak sesuai mekanisme untuk mengakomodasi permintaan asosiasi.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis, 27 Agu 2026 22:36 WIB tersebut, penasihat hukum Ishfah mendalami kedudukan dana jemaah terhadap keuangan negara.
Fadlul menjelaskan bahwa tidak ada pajak maupun PNBP yang dikenakan secara khusus sebagai hak pemerintah dari dana yang murni bersumber dari jemaah tersebut.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI, dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 ini dinilai merugikan keuangan negara hingga Rp622 miliar.
Terdakwa Ishfah sendiri didakwa memperkaya diri sendiri hingga mencapai sekitar Rp93,6 miliar dari kasus penyelewengan kuota tersebut.
Jaksa mengungkapkan bahwa pengisian kuota tambahan dilakukan tanpa masa tunggu yang sesuai demi mengakomodasi permintaan asosiasi PIHK.
Akibat pengaturan yang tidak sesuai mekanisme tersebut, sejumlah jemaah yang seharusnya berangkat justru gagal diberangkatkan oleh pihak penyelenggara.
Update Terbaru
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB






