Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah membeberkan harapan lembaganya terkait rencana pemerintah merevisi regulasi.

Pemerintah didorong segera merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji agar sejalan dengan aturan baru.

Perubahan regulasi sebelumnya telah memindahkan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.

Kondisi tersebut dinilai menciptakan ketidaksinkronan koordinasi karena dasar hukum pengelolaan keuangan haji masih menggunakan aturan lama.

Badan Pengelola Keuangan Haji lantas mengajukan tiga poin utama untuk dimasukkan ke dalam pembaruan undang-undang keuangan haji.

Poin pertama berfokus pada penguatan kelembagaan guna memperjelas fungsi serta wewenang dari dewan pengawas lembaga terkait.

Aturan yang berlaku saat ini membuat proses pengambilan keputusan investasi memakan waktu lama karena membutuhkan banyak tanda tangan.

Poin kedua menyasar penguatan instrumen investasi agar portofolio dana haji dapat dikelola secara lebih fleksibel dan optimal.

Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi ekspektasi DPR dalam mencapai hasil investasi yang lebih tinggi dari kondisi saat ini.

Sementara itu, poin ketiga dari usulan lembaga tersebut mencakup aspek penguatan modal untuk mendukung operasional ke depan.

Fadlul menjelaskan bahwa aturan yang berlaku saat ini membuat proses birokrasi internal menjadi sangat panjang dan berbelit.

Setiap keputusan penempatan dana atau investasi memerlukan verifikasi berlapis yang memakan waktu cukup lama bagi operasional lembaga.

Selain itu, terkait poin kedua, ia menyebutkan adanya tantangan besar untuk mengejar target imbal hasil tinggi di tengah rezim keuangan saat ini.

Ekspektasi dari Komisi VIII DPR RI menginginkan nilai manfaat optimal, namun instrumen syariah yang tersedia masih terbatas pada kisaran single digit.