DPR RI bersama pemerintah mulai mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Jakarta.

Agenda tersebut berfokus pada penataan ulang ambang batas parlemen serta aturan syarat pencalonan presiden untuk pemilu mendatang.

Perdebatan Besaran Ambang Batas

Wacana perubahan parliamentary threshold memicu beragam usulan dari partai politik yang ada di parlemen maupun dari koalisi nonparlemen.

Sejumlah partai di DPR mengusulkan agar ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen dari ketentuan sebelumnya yang berada di angka 4 persen.

Sebaliknya, koalisi partai nonparlemen justru mendesak agar ambang batas parlemen diturunkan hingga menyentuh angka 1 persen.

Sikap Pemerintah dan DPR

Pemerintah menyatakan masih menunggu draf resmi serta usulan inisiatif dari pihak DPR sebelum mulai menyusun daftar inventaris masalah.

Pimpinan DPR juga berencana menggelar agenda dengar pendapat dengan melibatkan partai nonparlemen serta Komisi II DPR.

Tanggapan Berbagai Pihak

Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyampaikan pandangannya dan menilai bahwa peluang partai nonparlemen untuk menembus parlemen masih terbuka dengan kerja keras.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari politikus PDI Perjuangan Guntur Romli yang mengkritik pandangan tersebut dan menilai sikap itu terkesan jumawa.

Sementara itu, Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat bersama sejumlah partai nonparlemen menyuarakan agar aturan baru tidak mempersempit ruang kompetisi dan tetap menghargai suara pemilih.

Pengamat komunikasi politik serta pegiat pemilu juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara inklusif dan transparan dalam pembahasan regulasi ini.