Desain pelaksanaan pemilu di Indonesia kembali memunculkan perdebatan baru di tengah persiapan revisi undang-undang terkait.

Usulan tersebut datang dari Ahmad Doli Kurnia yang mendorong agar pemilihan legislatif, presiden, serta kepala daerah diselenggarakan secara terpisah.

Alasan Pemisahan Jadwal Pemilu

Gagasan pemisahan ini disampaikan agar masyarakat dapat lebih fokus memberikan suara tanpa terpecah oleh terlalu banyak pilihan di bilik suara.

Selain itu, hasil pemilihan legislatif juga diusulkan dapat menjadi dasar pencalonan presiden pada tahun yang sama.

Pemisahan jadwal tersebut diharapkan mampu mengurangi beban penyelenggara pemilu yang harus menangani berbagai pemilihan secara serentak.

Meski demikian, wacana ini masih menjadi bagian dari pembahasan revisi undang-undang yang direncanakan berjalan pada tahun 2026.

Dinamika Revisi Undang-Undang Pemilu

Pembahasan mengenai desain ulang pemilu ini berlangsung bersamaan dengan munculnya sejumlah wacana lain, termasuk terkait ambang batas parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa berbagai angka dan opsi ambang batas yang beredar saat ini masih sebatas pembicaraan informal dan belum masuk dalam pembahasan resmi di parlemen.

Artinya, usulan pemisahan jadwal yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia belum menjadi ketentuan hukum yang berlaku dan masih menjadi bahan perdebatan dalam persiapan revisi UU Pemilu.

Jika nantinya usulan tersebut disepakati, pola penyelenggaraan pemilu di masa mendatang tentu akan mengalami perubahan total dibanding pelaksanaan sebelumnya.