Presiden Prabowo Subianto menyatakan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem politik nasional yang berlaku saat ini.

Langkah tersebut didorong setelah ia menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dalam keterangannya, biaya pencalonan bupati di beberapa daerah dikabarkan bisa mencapai puluhan hingga Rp 100 miliar.

Besarnya dana tersebut bahkan tidak memberikan jaminan bagi kandidat untuk bisa meraih kemenangan dalam kontestasi.

Selain pemilihan kepala daerah, ongkos politik untuk maju sebagai anggota DPR juga dilaporkan membutuhkan dana sekitar Rp 40 miliar.

Kondisi ini dinilai sebagai persoalan serius yang berpotensi merusak jalannya demokrasi serta menjauhkan negara dari cita-cita pendiri.

Presiden menilai bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki sistem politik yang menuntut biaya fantastis.

Ia menempatkan upaya perbaikan tata kelola politik ini sebagai tanggung jawab bersama, khususnya para pimpinan partai politik.

Para ketua umum partai diharapkan memiliki keberanian moral guna mengoreksi berbagai penyimpangan praktik politik nasional.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan partai untuk membahas urgensi reformasi sistem pemilu.

Dari komunikasi tersebut, terlihat adanya peningkatan pemahaman bersama mengenai pentingnya melakukan perubahan.

Kesepahaman ini diharapkan mampu melahirkan langkah nyata agar kompetisi politik berjalan lebih sehat serta efisien.

Persoalan mahalnya ongkos politik ini juga telah lama menjadi sorotan dalam berbagai kajian tata kelola pemilu.

Riset dari lembaga pemantau, akademisi, hingga KPK menyoroti besarnya kebutuhan dana kampanye dan biaya logistik.

Pengeluaran besar selama proses pencalonan dinilai berisiko memicu penyalahgunaan wewenang setelah kandidat terpilih.

Situasi tersebut terus menjaga pembahasan mengenai revisi undang-undang politik tetap relevan di lingkungan parlemen.