Masa depan politik Gibran Rakabuming Raka disebut belum berakhir meski ia telah menanggalkan posisinya sebagai wakil presiden RI pada hari Kamis.

Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif'an menyatakan bahwa secara aturan tidak ada larangan bagi Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi pemilu.

Menurutnya, Gibran hanya perlu membuktikan dokumen persyaratan pendidikan miliknya atau mencari solusi terkait ijazah SMA jika diperlukan.

Ia menilai Gibran juga tidak sepenuhnya kehilangan infrastruktur politik karena partai pendukung masih ada dan ayahnya masih dipercaya masyarakat.

Peneliti Perludem Iqbal Kholidin turut menuturkan bahwa tidak ada aturan khusus dalam UU Pemilu yang melarang presiden atau wakil presiden mundur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak secara khusus mengatur status pencalonan bagi pejabat yang berhenti di tengah masa jabatan.

Pasal 169 UU Pemilu hanya mengatur syarat dasar calon seperti batas pendidikan, tidak pernah dipidana, serta belum menjabat dua kali masa jabatan.

Iqbal menilai pembahasan revisi UU Pemilu ke depan bisa menjadi momentum penting untuk menjawab kekosongan pengaturan hukum dalam kasus tersebut.