Transparansi persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik menjelang proses pergantian jabatan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meminta seluruh dokumen persyaratan dibuka kepada masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan pada Jumat (13/11/2026) agar proses verifikasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat diawasi langsung oleh publik.

Adi menilai keterbukaan dokumen diperlukan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran.

Menurut dia, akses terhadap dokumen harus dibuat mudah agar warga bisa ikut mengawasi tahapan pemeriksaan persyaratan.

Selain keterbukaan administrasi, Adi meminta tim verifikasi MPR melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh dokumen yang diserahkan calon wakil presiden memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh agar polemik mengenai keabsahan ijazah calon wakil presiden tidak kembali terulang.

Adi kemudian menyinggung proses pemeriksaan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi persoalan setelah menjabat selama dua tahun.

Persyaratan calon wakil presiden sendiri diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terdapat 20 ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Ketentuan usia minimal 40 tahun juga dapat dipenuhi oleh seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum.

Aturan tersebut mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, MPR RI telah membentuk tim khusus untuk memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran.

Tim tersebut beranggotakan 36 orang dan dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan MPR.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan keputusan pembentukan tim diambil melalui rapat gabungan.

Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta nama calon wakil presiden.

Proses pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden yang baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.