Sudjatmiko Usulkan Subsidi Silang untuk Bangun Rumah MBR lewat pemanfaatan keuntungan dari pengembangan kawasan komersial.

Skema tersebut memungkinkan pendapatan dari penjualan ruko dan bangunan usaha dialokasikan untuk membiayai rumah sederhana.

Usulan ini merespons data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mencatat jutaan rumah tangga belum memiliki hunian layak.

Kewajiban Hunian Berimbang

Pengembang berskala besar yang membangun di atas 3.000 unit wajib memenuhi ketentuan hunian berimbang sesuai undang-undang.

Penerapan hunian berimbang dapat berbentuk rumah tapak maupun hunian vertikal agar masyarakat berbagai kalangan punya pilihan tempat tinggal.

Subsidi silang disarankan masuk sejak tahap awal perencanaan bisnis agar pengembang dapat mengintegrasikan proyek komersial dan rumah sederhana.

Pemerintah dan pengembang perlu menyelaraskan kebutuhan masyarakat serta kemampuan bisnis demi mewujudkan target program perumahan.

Pelaksanaan pembangunan perumahan berskala besar tentu memiliki sejumlah tantangan bisnis yang harus diperhitungkan dengan cermat.

Pengembang perlu memperhitungkan kebutuhan investasi, penguasaan lahan, serta perencanaan usaha dalam jangka panjang.

Proses penyediaan tanah atau land bank juga tidak selalu dapat dilakukan dalam waktu singkat oleh pelaku usaha.

Atas dasar itu, Sudjatmiko mendorong pemerintah dan pengembang menyusun pola bisnis yang mengakomodasi kewajiban pembangunan rumah MBR.

Pembahasan tersebut diperlukan agar penyediaan hunian terjangkau tetap terlaksana tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha.

Semua pihak diharapkan dapat mengambil bagian dan menyelaraskan kepentingan bisnis dengan kebutuhan hunian masyarakat.