Calon pengantin diwajibkan menyiapkan berbagai berkas administrasi sebelum mendaftarkan pernikahan secara resmi.

Salah satu dokumen penting yang harus diurus terlebih dahulu adalah surat pengantar nikah dari kantor desa atau kelurahan setempat.

Dokumen tersebut merupakan bagian dari persyaratan wajib sebelum pasangan melanjutkan proses pendaftaran kehendak nikah.

Syarat Administrasi Dokumen Nikah

Berdasarkan portal resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI, pendaftaran nikah dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan berkas.

Persyaratan tersebut mencakup surat pengantar nikah Model N1 dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin.

Selain itu, calon pengantin perlu menyiapkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari kelurahan setempat.

Dokumen identitas berupa fotokopi KTP atau resi perekaman e-KTP juga wajib disertakan bagi yang berusia 17 tahun atau pernah menikah.

Pasangan juga harus melampirkan fotokopi Kartu Keluarga milik calon pengantin serta dokumen dari orang tua.

Bagi yang menikah di luar kecamatan domisili, diperlukan surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan asal.

Syarat lainnya meliputi surat persetujuan kedua calon pengantin secara tertulis dan sukarela yang dikenal sebagai Model N3.

Terdapat pula persyaratan tambahan berupa izin tertulis orang tua atau wali Model N4 bagi yang belum berusia 21 tahun.

Anggota TNI atau Polri diwajibkan melampirkan surat izin resmi dari atasan atau kesatuan masing-masing.

Sementara itu, status duda atau janda memerlukan akta cerai, sedangkan yang ditinggal mati harus menyertakan akta kematian.

Tahapan Pengurusan Surat Pengantar

Seluruh dokumen pendukung harus disiapkan secara lengkap sebelum memulai rangkaian tahapan pengurusan di kantor desa.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai alamat domisili.

Sampaikan keperluan untuk mengurus surat pengantar nikah kepada petugas dan serahkan seluruh dokumen identitas yang diminta.