Pemerintah sedang merancang aturan baru mengenai skema penjualan kembali rumah subsidi bekas yang disita bank.

Langkah tersebut dilakukan karena banyak rumah subsidi mengalami kredit macet dan kosong akibat berbagai faktor.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memimpin perumusan regulasi ini.

Peraturan menteri terkait daur ulang kredit pemilikan rumah itu disiapkan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

Potensi rumah bermasalah yang dapat didaur ulang saat ini tercatat menembus lebih dari 80 ribu unit.

Pihak perbankan sebelumnya telah memohon agar aset tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Setelah disalurkan ulang, rumah-rumah itu akan diberikan kode identitas baru guna menambah catatan capaian realisasi.

Rumah subsidi bekas sitaan tersebut nantinya harus melalui proses perbaikan terlebih dahulu sebelum dipasarkan.

Harga jual rumah itu pun akan disesuaikan dengan nilai pasar saat ini setelah proses perbaikan selesai dilakukan.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia menyatakan peraturan menteri terkait daur ulang KPR tersebut tengah dirancang untuk mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi rakyat.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan bahwa sekitar 82 ribu rumah subsidi yang menjadi aset bank tersebut diharapkan dapat terealisasi hingga akhir tahun ini.