Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah menilai langkah pemerintah dan DPR merevisi undang-undang sangat penting.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara siniar yang tayang pada Selasa malam.

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinilai mendesak untuk memperkuat kelembagaan lembaga tersebut.

UU Penyelenggaraan Ibadah Haji sebelumnya sudah diubah oleh DPR dan pemerintah.

Hasil revisi tersebut memindahkan rezim penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.

Namun aturan mengenai pengelolaan keuangan haji belum mengalami perubahan hingga saat ini.

Kondisi ini memicu potensi masalah serta ketidaksinkronan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Koordinasi menjadi agak sulit dilakukan karena masih menggunakan aturan lama saat undang-undang penyelenggara sudah baru.

Pihak BPKH telah mengajukan beberapa poin krusial untuk dimasukkan ke dalam perubahan undang-undang.

Poin pertama mencakup penguatan kelembagaan bagi BPKH.

Poin berikutnya berkaitan dengan penguatan modal serta penguatan instrumen investasi.

Aturan investasi saat ini belum memberikan keleluasaan penuh bagi BPKH dalam menginvestasikan dana haji.

Komisi 8 DPR merepresentasikan ekspektasi tinggi masyarakat agar hasil investasi dana haji bisa mencapai double digit.

Rezim investasi dan keuangan saat ini masih berada pada level single digit.

Hal tersebut membuat BPKH kesulitan mencapai target optimal jika hanya berpacu pada instrumen investasi syariah yang ada sekarang.