PDI Perjuangan menyoroti polemik ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka dalam evaluasi dua tahun pemerintahan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan penilaian tersebut di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan.

Ia menilai persoalan legitimasi dan etika pejabat publik menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, polemik itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan.

Ia menyebut proses tersebut melibatkan intervensi kekuasaan dalam pencalonan wakil presiden.

Hasto juga menyinggung dugaan tidak adanya bukti ijazah SMA dalam pembahasan persyaratan tersebut.

Persoalan ini dikaitkan dengan proses yang melatarbelakangi keluarnya Putusan MK Nomor 90.

Pihak PDIP menilai situasi itu membangkitkan memori kolektif rakyat tentang penggunaan kekuasaan.

Kontroversi persyaratan tersebut dianggap meruntuhkan legitimasi Gibran Rakabuming Raka dalam jabatan.

Hasto meyakini Presiden Prabowo tidak ingin ada beban pemerintahan yang terkait masalah etika.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa persoalan tersebut mengingatkan publik pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

la menilai proses hukum dan politik saat itu melibatkan akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi dalam mendesain putusan.

Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa etika dan keteladanan pemimpin sangat penting dalam penyelenggaraan negara.

la meyakini Presiden Prabowo Subianto akan mendengarkan aspirasi masyarakat di tengah suara kritis yang semakin kuat.