Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Kejagung pada Selasa, 17 November 2026. Ia meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada pekan depan.

Tri sedianya diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar, kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Jakarta. Ketidakhadiran itu dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna.

Tri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Kerja Sama Operasi minyak dan gas bumi senilai Rp2 triliun. Statusnya dalam perkara ini adalah saksi.

Surat resmi, tanpa alasan rinci

Menurut Anang, penyidik telah menerima surat permohonan penundaan dari Tri Adhianto dan akan mengatur kembali jadwal pemeriksaan pada pekan berikutnya. Kejagung tidak merinci alasan yang disampaikan sang wali kota dalam surat tersebut.

Pihak Kejagung juga belum mengumumkan tanggal pasti pemanggilan ulang pekan depan. Yang jelas, pemeriksaan Tri sebagai saksi tetap dijadwalkan ulang. Tri Adhianto Tjahyono adalah Wali Kota Bekasi periode 2025-2030. Pemanggilan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Perkara KSO Migas 2009-2024

Perkara yang ditangani penyidik Jampidsus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola badan usaha milik daerah PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, atau PT Migas Perseroda. Dugaan penyimpangan itu menyangkut kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP dalam kurun 2009 hingga 2024. Kerja sama tersebut mengelola sumur minyak dan gas di Lapangan Jatinegara, Kota Bekasi.