Kejaksaan Agung sedang mendalami dugaan suap kepada penyelenggara negara terkait tata kelola tambang nikel.

Praktik rasuah tersebut diduga terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai 2025.

Sejumlah perusahaan tambang ilegal diduga memberikan uang pelicin untuk mempermudah pengurusan izin dan produksi.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.

Pemberian dana tersebut berkaitan erat dengan kewenangan pejabat negara dalam menerbitkan izin serta mengawasi penjualan nikel.

Meski demikian, pihak penyidik belum mau mengungkap identitas para pejabat negara yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih terus berjalan guna mengumpulkan bukti tambahan yang diperlukan oleh tim penyidik.

Penelusuran Aktivitas Enam Perusahaan Tambang

Dalam perkara ini, tim penyidik menyoroti aktivitas operasional dari enam perusahaan tambang nikel berbeda di Sulawesi Tenggara.

Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, serta PT HJ.

Seluruh korporasi tersebut diduga berada di bawah kendali satu orang pemilik manfaat berinisial AK.

Temuan penyidikan menunjukkan izin usaha produksi PT BSJ dan PT KAA sebenarnya sudah berakhir sejak tahun 2015.

Kendati demikian, kedua perusahaan itu justru memperoleh status penghentian sementara atau suspend sebanyak tiga kali.

Pemberian status suspend tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seharusnya, izin usaha yang sudah habis masa berlakunya wajib dihentikan dan dikembalikan langsung kepada negara.

Sampai saat ini, Jampidsus Kejagung telah memeriksa sebanyak 38 orang saksi untuk mendalami kasus korupsi tersebut.

Penyidik belum menetapkan satupun tersangka baru dalam rangkaian penyidikan tata kelola nikel ini.

Sosok berinisial AK selaku pengendali belum dapat dimintai keterangan langsung karena terdeteksi berada di luar negeri.

Kejagung sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melacak keberadaan yang bersangkutan.