Badan Gizi Nasional memberikan kepastian bahwa kebijakan pembatasan biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak akan mengurangi gaji pengawas gizi maupun pengawas keuangan.

Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah guna mengendalikan pengeluaran program dengan tetap memisahkan komponen gaji dari anggaran operasional dapur yang berjalan.

Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pembayaran gaji kedua pengawas tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi tersebut.

Batas biaya operasional dapur dipastikan tidak menjadi dasar penghitungan maupun pengurangan hak pembayaran gaji bagi para pengawas yang bertugas.

Komponen gaji mereka tidak masuk ke dalam pagu Rp3.000 yang ada dalam komponen biaya operasional yang baru ditetapkan pemerintah.

Menurut Tysa, pembatasan anggaran tersebut bertujuan untuk mencegah pemborosan sekaligus memperbaiki tata kelola pembiayaan program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menemukan sejumlah dapur mengajukan biaya operasional di atas Rp3.000 per penerima manfaat, bahkan mencapai Rp10.000.

Ketiadaan batas maksimal sebelumnya dinilai berpotensi meningkatkan pemborosan anggaran negara secara signifikan dalam pelaksanaan program.

Melalui penerapan petunjuk teknis dengan plafon Rp3.000 per penerima manfaat, pemerintah memperkirakan dapat menghemat keuangan negara hingga Rp3 triliun.

Penetapan batas operasional tersebut juga disesuaikan secara langsung dengan ketentuan anggaran tertinggi untuk setiap porsi Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah menetapkan anggaran maksimal sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar kepada para penerima manfaat.

Selain pembatasan biaya operasional, pemerintah turut mengubah skema insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi secara menyeluruh.

Insentif fasilitas kini ditetapkan sebesar Rp2.000 per penerima manfaat untuk menggantikan skema sebelumnya yang bernilai Rp6 juta per hari.

Pemberian insentif fasilitas tersebut didasarkan pada ketersediaan serta mutu layanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.

Skema baru ini diarahkan agar pengeluaran fasilitas tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.