Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan posisi eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Slamet ditetapkan sebagai tahanan rumah oleh penyidik usai menjalani pemeriksaan pada Rabu (11/11/2026) kemarin.

Berdasarkan hasil penilaian Pusdokkes Polri, tersangka Slamet belum bisa ditempatkan di Rutan Mako Brimob seperti tiga tersangka lainnya karena alasan kesehatan.

Kasus penyadapan ilegal tersebut diduga terjadi dari tahun 2025 hingga 2026 setelah adanya perintah lisan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE.

Komisi III DPR mendesak kepolisian mengusut dugaan makar yang dilakukan oleh para tersangka dalam kasus akses ilegal tersebut.

Dugaan Makar dan Korban Penyadapan

Pada Oktober 2026, Irjen Ahrie Sonta memerintahkan pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS serta Penlinks X.

Temuan itu menimbulkan kecurigaan personel bagian monitoring yang kemudian melapor ke SPKT Bareskrim Polri.

Selain Presiden Prabowo Subianto, temuan awal polisi mengungkap adanya korban penyadapan lain dari kelompok tersebut seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi serta sejumlah pejabat negara lainnya mengategorikan tindak pidana ini sebagai indikasi makar.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR mendesak kepolisian agar mengusut tuntas dugaan makar yang dilakukan oleh para tersangka.

Kapolri Suyudi Ario Seto pun mengakui bahwa Polri sudah membuka penyelidikan terkait dugaan makar tersebut.