Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi ingin persoalan Transfer ke Daerah dan berbagai kepentingan pemerintah daerah menjadi domain DPD RI.

Nawardi menilai pembahasan anggaran perlu diarahkan agar alokasi dana tepat sasaran serta mencerminkan keadilan bagi seluruh daerah.

Ia berharap DPR RI dapat mengikhlaskan pembahasan urusan daerah agar DPD RI bisa lebih fokus mengawal kepentingan tersebut.

Nawardi menyadari bahwa pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup leluasa sehingga persoalan TKD selalu menjadi hal penting yang harus dibahas.

Pihaknya berkomitmen mengawal kepentingan daerah di pusat maupun kepentingan pusat di daerah mulai dari hulu hingga ke hilir.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur itu mengajak DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk rutin membahas anggaran bersama.

Nawardi menyebut lembaganya akan menggelar agenda pembahasan mengenai anggaran secara berkala setiap dua bulan sekali.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Senator Menyapa episode kedua yang mengangkat tema Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal.

Forum dialog ini diselenggarakan untuk mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, serta anggota terkait.

Diskusi tersebut diharapkan dapat menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, serta agenda perbaikan anggaran ke depan.

Senator Menyapa episode kedua disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming pada 12 November 2026.