Presiden Prabowo Subianto mendorong evaluasi menyeluruh terhadap buku pelajaran yang dipakai siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Kebijakan ini langsung mendapat tanggapan dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Lalu Hadrian Irfani menyatakan lembaganya pada prinsipnya menyetujui rencana tersebut.

Namun, ia memberikan sejumlah catatan penting agar pembaruan buku pelajaran benar-benar berfokus pada peningkatan kualitas materi pembelajaran.

Pemerintah diminta tidak hanya mengubah tampilan fisik atau mendesain ulang buku tanpa memperbaiki substansi isinya.

Proses penyusunan materi baru juga harus melibatkan para pakar pendidikan dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Selain itu, pemerintah didorong untuk membuka ruang uji publik sebelum buku-buku tersebut didistribusikan secara luas kepada para pelajar.

Aspek pembiayaan turut menjadi sorotan agar kebijakan ini tidak berubah menjadi ladang bisnis baru yang membebani masyarakat.

Buku berkualitas tinggi tersebut harus diberikan secara gratis kepada seluruh siswa di berbagai daerah hingga pelosok negeri.

Sebelumnya, instruksi evaluasi buku ajar ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pemerintah berkeinginan agar materi pembelajaran di sekolah dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta tuntutan zaman.

Pemerataan akses dinilai menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kebijakan evaluasi buku ajar sekolah ini.

Buku yang berkualitas tinggi tentu akan kehilangan manfaat apabila hanya bisa diakses oleh siswa di wilayah tertentu saja.

Oleh karena itu, sejak awal pemerintah perlu menyiapkan skema distribusi yang matang agar para siswa di daerah terpencil dapat memperoleh buku berkualitas yang sama.

Evaluasi ini juga diarahkan untuk meninjau kualitas buku lokal dibandingkan dengan standar dari negara lain.