Langkah investigasi mendalam kini tengah dijalankan oleh lembaga antirasuah terkait dugaan penyiapan dana khusus senilai 1 juta dolar AS atau sekitar Rp17,8 miliar.

Aliran dana tersebut diduga dialokasikan untuk memengaruhi hasil kerja dari Panitia Khusus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Informasi krusial ini mencuat ke permukaan publik selama persidangan perdana kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang dihelat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik saat ini terus menelusuri kaitan informasi pemberian uang tersebut dalam penyidikan.

Pihak penyidik masih memverifikasi apakah dana miliaran rupiah itu benar-benar telah berpindah tangan kepada pihak pansus atau masih sebatas rencana.

Budi menegaskan bahwa lembaganya akan terus memperbarui perkembangan penelusuran fakta-fakta persidangan tersebut untuk memperkuat konstruksi hukum perkara.

Dalam dakwaan awal, jaksa penuntut umum membeberkan dugaan rencana penyiapan uang oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui staf khususnya.

Rencana tersebut diduga dirumuskan ketika kebijakan pembagian kuota tambahan jemaah haji 2024 memicu sorotan tajam dari parlemen.

Kebijakan pembagian kuota tambahan sejumlah 20 ribu jemaah dibagi merata masing-masing 50 persen untuk kategori reguler dan khusus.

Ketentuan tersebut dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang menetapkan porsi sebesar 92 persen untuk reguler serta 8 persen bagi haji khusus.

Akibat polemik pembagian kuota tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus Angket Haji guna menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan.