Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengaku tidak mengetahui keberadaan Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7).

Lalu mengatakan Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah membahas pembentukan URI. Ia pun tidak tahu fungsi, dasar hukum, maupun anggaran lembaga tersebut.

>>> Jordi Amat Bersemangat Bawa Timnas Indonesia Kalahkan Kamboja di Piala AFF 2026

"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi.

Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).

Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memberikan penjelasan mengenai perbedaan atau nilai tambah URI dibanding banyak kampus atau sekolah kedinasan lain di Indonesia.

Pemerintah juga harus memastikan lembaga tersebut tidak menduplikasi peran kampus-kampus yang sudah ada.

"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," kata dia.

Politikus PKB itu menegaskan Komisi X masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Pihaknya akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.

>>> Komdigi Target Kecepatan Internet Seluler RI Tembus 100 Mbps di 2029

"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan URI merupakan lembaga yang disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara.

Menurut dia, sejumlah negara telah lebih dulu mengadopsi lembaga serupa yang bertugas mempersiapkan calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Di Perancis, misalnya, ada École nationale d'administration (ENA) yang kini berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebuah lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.

Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.

>>> Waspada Scam Polisi Gadungan Intai Turis, Simak Cara Kenali Modusnya

"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo.