Komisi X DPR Akui Tak Tahu soal Universitas RI Bentukan Prabowo
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengaku tidak mengetahui keberadaan Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7).
Lalu mengatakan Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah membahas pembentukan URI. Ia pun tidak tahu fungsi, dasar hukum, maupun anggaran lembaga tersebut.
"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi.
Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).
Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa memberikan penjelasan mengenai perbedaan atau nilai tambah URI dibanding banyak kampus atau sekolah kedinasan lain di Indonesia.
Pemerintah juga harus memastikan lembaga tersebut tidak menduplikasi peran kampus-kampus yang sudah ada.
"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," kata dia.
Politikus PKB itu menegaskan Komisi X masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Pihaknya akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.
"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan URI merupakan lembaga yang disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara.
Menurut dia, sejumlah negara telah lebih dulu mengadopsi lembaga serupa yang bertugas mempersiapkan calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Di Perancis, misalnya, ada École nationale d'administration (ENA) yang kini berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebuah lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.
Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo.
Update Terbaru
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB






