Partai Gerindra meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU untuk memberikan penjelasan terbuka.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyatakan kementerian terkait dan lembaga berwenang harus menjelaskan tindak lanjut putusan itu.

Ia menyebut penjelasan tersebut penting untuk memahami implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu lalu.

Menurut Sugiat, partainya menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi.

Ia mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh objek perkara serta konsekuensi hukum dari keputusan tersebut.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini menjelaskan putusan pengadilan berkaitan dengan keabsahan surat keterangan dari kementerian.

Sementara itu, kedudukan wakil presiden memiliki dimensi konstitusional serta mekanisme hukum tersendiri yang berbeda.

Sugiat menegaskan Gerindra memastikan setiap persoalan ketatanegaraan senantiasa diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran pada 30 Oktober 2026.