Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengirimkan pemberitahuan melalui email kepada wajib pajak.

Langkah tersebut ditujukan kepada pihak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Kebijakan ini diambil guna mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaporkan data perpajakan secara akurat.

Melalui pesan elektronik itu, otoritas pajak meminta wajib pajak memeriksa kembali data penghasilan serta bukti pemotongan.

Pemeriksaan tersebut mencakup proses penelitian, verifikasi, serta pencocokan antara penghasilan dan bukti potong yang sudah dilaporkan.

Pengiriman pesan ini merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang membuat laporan tidak sesuai kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta segera melakukan pembetulan SPT Tahunan.

Proses pembetulan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Otoritas pajak juga menekankan pentingnya kelengkapan informasi dalam setiap laporan yang disampaikan.

Seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan, serta informasi perpajakan lainnya harus dicantumkan secara benar dan jelas.

Masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati terhadap segala bentuk upaya penipuan yang mengatasnamakan institusi tersebut.

Email resmi yang digunakan hanya berasal dari domain pajak. go.

id, sementara seluruh layanan tidak dikenakan biaya.

Lembaga tersebut tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi maupun mengirimkan tautan di luar situs resmi.

Wajib pajak juga diingatkan agar tidak membagikan informasi rahasia seperti password, OTP, atau membagikan layar perangkat.