Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mempererat kerja sama dengan Singapura untuk menangani modus penghindaran pajak seperti transfer pricing hingga manipulasi faktur (misinvoicing).

Langkah ini diambil karena praktik tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kerja sama tersebut akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan DJP dan instansi terkait.

Salah satu langkah yang dibahas adalah pertukaran data untuk memperkuat kepatuhan korporasi di kedua negara.

"Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura," ujar Bimo dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Kamis (12/11).

Ia menambahkan bahwa upaya ini juga diselaraskan dengan reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit.

Kolaborasi dengan Danantara untuk Tekan Underinvoicing

Selain dengan Singapura, DJP juga berkolaborasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menekan praktik underinvoicing dan transfer pricing.

DJP mendukung rekonsiliasi data ekspor-impor yang dilakukan DSI, bahkan sebelum proses ekspor berlangsung.

Tujuannya mendeteksi dan mencegah potensi manipulasi nilai transaksi sejak awal.

"Kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal," ujar Bimo.

Bimo sebelumnya mengungkapkan bahwa kerja sama Indonesia dan Singapura juga diarahkan untuk menciptakan persaingan pajak yang lebih adil.

Menurutnya, ada niat baik dari Perdana Menteri Singapura untuk membahas tiga hal: penyelesaian bersama terkait karhutla, transfer pricing, dan misinvoicing.