Pemerintah masih membahas rencana peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak demi memperkuat daya beli masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak menilai ambang batas yang berlaku sekarang sudah cukup tinggi.

Pertimbangan Fiskal dan Ekonomi

Perbedaan pertimbangan antara manfaat ekonomi dan potensi berkurangnya penerimaan negara membuat kebijakan ini belum mencapai keputusan akhir.

Kementerian Keuangan menyatakan perlunya kajian menyeluruh sebelum menentukan perubahan kebijakan tersebut.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa posisi PTKP Indonesia perlu dibandingkan dengan negara-negara OECD dan G20.

Nilai PTKP di Indonesia saat ini setara dengan sekitar 67% dari produk domestik bruto per kapita.

Angka tersebut juga mencapai tujuh kali lipat dari garis kemiskinan.

Bimo menekankan pentingnya penggunaan bukti empiris dan kajian akademis sebelum pemerintah memutuskan perubahan.

Ambang penghasilan bebas pajak di Indonesia sendiri belum mengalami perubahan sejak tahun 2016.

Nilainya masih berada pada angka Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta setiap bulan.

Kepastian Waktu Penerapan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyesuaian PTKP tetap menjadi agenda pemerintah untuk tahun depan.

Namun, proses pembahasannya belum rampung sehingga penerapan kebijakan tidak akan dimulai pada Januari mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa keputusan perubahan PTKP membutuhkan keseimbangan fiskal.

Pemerintah harus memperhitungkan potensi peningkatan belanja masyarakat sekaligus risiko penurunan pendapatan perpajakan.

Hingga kini, Kementerian Keuangan masih berupaya menemukan titik optimal sebelum menetapkan aturan baru.