Direktorat Jenderal Pajak mencatat sebanyak 11.377 wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak.

Permohonan itu diajukan melalui program penghapusan sanksi atau PSA hingga Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan data DJP per 12 November 2026, jumlah permohonan tersebut mencakup 40.644 kohir.

Total setoran yang terkumpul dari pengajuan tersebut mencapai angka sebesar Rp595,1 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan keterangan terkait hal ini.

Inge menjelaskan permohonan PSA berasal dari wajib pajak yang mengajukan sebelum maupun setelah PMK Nomor 71 Tahun 2026 berlaku.

Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebelum aturan baru berlaku tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang perlu dipenuhi oleh pihak pemohon.

Persyaratan tambahan tersebut nantinya akan diminta oleh Kanwil, penelaah keberatan, atau account representative.

Selain itu, wajib pajak yang tidak memiliki pokok pajak dalam surat tagihan pajak cukup membayar sekitar 10 persen.

Pembayaran sekitar 10 persen dari sanksi yang ditetapkan itu ditujukan untuk mendapatkan pembebasan sanksi sebesar 90 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah permohonan tersebut masih bersifat dinamis.

Kesempatan mengajukan pengurangan sanksi hingga 100 persen masih dibuka sampai tanggal 31 Desember 2026.

Kesempatan tersebut bisa didapatkan sepanjang wajib pajak mampu memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.