Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 atau PMK 71 Tahun 2026. Peraturan yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026 ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah 1 Arif Yanuar menjelaskan, sosialisasi PMK 71 Tahun 2026 akan terus digencarkan agar semakin banyak wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Penerimaan Jateng 1 Lampaui Nasional

Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak di DJP Jawa Tengah 1 mencapai 77,04 persen dari target. Angka itu tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Capaian itu lebih tinggi dibanding nasional yang mencapai 76,2 persen," kata Arif Yanuar dalam sosialisasi PMK 71 Tahun 2026 di Kantor DJP Jawa Tengah 1, Semarang, Selasa (17/11/2026). Arif Yanuar optimistis, melalui kerja sama dan berbagai upaya optimalisasi, pencapaian penerimaan perpajakan hingga penutupan tahun dapat memberikan hasil maksimal.

Sanksi Dikurangkan agar Wajib Pajak Terdorong Melunasi

Salah satu upaya yang diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak adalah implementasi PMK 71 Tahun 2026. "Ini yang mudah-mudahan kalau kita sosialisasikan semua dengan semakin masif, mudah-mudahan wajib pajak bisa lebih terdorong membayar pajak terutang, karena di situ membayar pajak yang terutang sanksinya dikurangkan," ucap Arif Yanuar. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak. Selain mendorong pelunasan pajak terutang, fasilitas pengurangan sanksi juga diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pembetulan SPT.

Tiga Besaran Pengurangan Sanksi

Untuk besaran pengurangan atau penghapusan sanksi dibagi menjadi tiga berdasarkan periode waktu pelunasan atau pengajuan. Yaitu 100 persen berlaku jika pelunasan atau pengajuan dilakukan pada 8 Oktober 2026 sampai 31 Desember 2026. Pengurangan 50 persen berlaku jika dilakukan pada 1 Januari 2027 sampai 31 Maret 2027. Dan pengurangan 25 persen berlaku jika dilakukan pada 1 April 2027 sampai 30 Juni 2027.