PMK 71 Tahun 2026 Diharapkan Dongkrak Penerimaan Pajak, Ada Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 atau PMK 71 Tahun 2026. Peraturan yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026 ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah 1 Arif Yanuar menjelaskan, sosialisasi PMK 71 Tahun 2026 akan terus digencarkan agar semakin banyak wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi untuk melunasi kewajiban perpajakannya.
Penerimaan Jateng 1 Lampaui Nasional
Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak di DJP Jawa Tengah 1 mencapai 77,04 persen dari target. Angka itu tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Capaian itu lebih tinggi dibanding nasional yang mencapai 76,2 persen," kata Arif Yanuar dalam sosialisasi PMK 71 Tahun 2026 di Kantor DJP Jawa Tengah 1, Semarang, Selasa (17/11/2026). Arif Yanuar optimistis, melalui kerja sama dan berbagai upaya optimalisasi, pencapaian penerimaan perpajakan hingga penutupan tahun dapat memberikan hasil maksimal.
Sanksi Dikurangkan agar Wajib Pajak Terdorong Melunasi
Salah satu upaya yang diharapkan mampu mendorong penerimaan pajak adalah implementasi PMK 71 Tahun 2026. "Ini yang mudah-mudahan kalau kita sosialisasikan semua dengan semakin masif, mudah-mudahan wajib pajak bisa lebih terdorong membayar pajak terutang, karena di situ membayar pajak yang terutang sanksinya dikurangkan," ucap Arif Yanuar. Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak. Selain mendorong pelunasan pajak terutang, fasilitas pengurangan sanksi juga diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pembetulan SPT.
Tiga Besaran Pengurangan Sanksi
Untuk besaran pengurangan atau penghapusan sanksi dibagi menjadi tiga berdasarkan periode waktu pelunasan atau pengajuan. Yaitu 100 persen berlaku jika pelunasan atau pengajuan dilakukan pada 8 Oktober 2026 sampai 31 Desember 2026. Pengurangan 50 persen berlaku jika dilakukan pada 1 Januari 2027 sampai 31 Maret 2027. Dan pengurangan 25 persen berlaku jika dilakukan pada 1 April 2027 sampai 30 Juni 2027.
Update Terbaru
Gol Wildan Antar Perbanas Juara Campus League Futsal Jabodetabek
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Timnas Indonesia U-17 Kunci Tiket ke Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Timnas Indonesia U-20 Alami Kendala Fisik dan Mental di Turki
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Mariano Peralta Ungkap Adaptasi di Persib dan Keramaian Bandung
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB
Siapa James Bond Termuda dan Tertua? Lazenby 29 Tahun, Moore 57 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 00:40 WIB
Jadwal Padat, Shin Tae-yong Siapkan Rotasi Persija
Rabu / 18-11-2026, 00:38 WIB
No Man Left Behind, The Duda's Minus One Tegaskan Tetap Berempat di Tengah Polemik Rp14,7 M
Rabu / 18-11-2026, 00:36 WIB
UEFA Dukung Philippe Diallo Tantang Infantino di Pemilihan Presiden FIFA 2027
Rabu / 18-11-2026, 00:35 WIB
Investigasi Honda: 1 Juta Mobil Diduga Alami Gangguan Start/Stop
Rabu / 18-11-2026, 00:35 WIB
Ivar Jenner Umumkan Cedera, Dewa United Terancam Kehilangan Pilar
Rabu / 18-11-2026, 00:35 WIB
Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max Meluncur Global, Bawa Layar Belakang 120Hz dan Kamera Ganda 200MP
Rabu / 18-11-2026, 00:35 WIB
Katy Perry dan Justin Trudeau Mesra di Baby2Baby Gala, Saat Brand Divonis 10 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 00:32 WIB
Pesta Gol 4-0, Garuda Muda Amankan Tiket Piala Asia U17 2027
Rabu / 18-11-2026, 00:32 WIB
WUP Ujung Kulon Ditegaskan Bukan Izin Tambang, Ini Kronologinya
Rabu / 18-11-2026, 00:29 WIB






