Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak serta mengecualikan tiga jenis sanksi tertentu.

Ketentuan tersebut diatur melalui PMK 71/2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang baru diterbitkan.

Aturan Pengajuan dan Pengecualian Sanksi

Pasal 21A huruf b mengecualikan sanksi administratif dalam Surat Tagihan Pajak yang berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Kategori pertama mencakup denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan yang ditolak atau dikabulkan sebagian.

Kategori kedua adalah denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding yang ditolak atau dikabulkan sebagian.

Kategori ketiga melibatkan denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali yang menambah kewajiban pembayaran.

Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling banyak dua kali saja.

Batasan tersebut tetap berlaku meskipun permohonan terdahulu ditolak oleh pihak otoritas pajak.

Permohonan kedua wajib disampaikan paling lama tiga bulan sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan Dirjen Pajak.

Pemerintah juga menambahkan Pasal 27A untuk mendorong perekonomian nasional melalui kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi.