Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak bagi wajib pajak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026.

Aturan insentif ini berlaku untuk periode pemenuhan kewajiban perpajakan mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.

Fasilitas mencakup keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hingga tahun pajak 2025.

Kebijakan ini juga meliputi SPT Masa hingga masa pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.

Selain itu, aturan ini mencakup pembetulan SPT secara sukarela serta keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong perekonomian nasional.

Besaran Pengurangan Sanksi Berdasarkan Waktu Penyampaian

Besaran pengurangan sanksi atas keterlambatan pelaporan ditentukan berdasarkan waktu penyampaian dokumen.

Wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 memperoleh penghapusan sanksi sebesar 100 persen.

Jika SPT disampaikan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi mencapai 50 persen.

Penyampaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027 mendapatkan pengurangan sebesar 25 persen.

Ketentuan serupa berlaku untuk pembetulan SPT atas kemauan sendiri yang berstatus kurang bayar.

Fasilitas ini tidak diberikan secara otomatis kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan.

Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028.

Pemohon wajib menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya.