Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan perubahan pada aturan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB.

Kebijakan tersebut mencakup pemangkasan kuota produksi perusahaan tambang besar guna dialokasikan kepada perusahaan kecil di daerah.

Bahlil mengungkapkan bahwa langkah itu diambil karena kuota produksi dalam RKAB sebelumnya cenderung dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.

Perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dengan kuota sekitar 200.000 metrik ton sampai 1 juta metrik ton kini mempunyai kesempatan meningkatkan usaha.

Pemerintah menilai para pelaku usaha kecil tersebut merupakan bagian dari UMKM dan pribumi yang dipastikan mengelola keuntungannya di dalam negeri.

Selain itu, Kementerian ESDM juga mengatur produksi batu bara guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Volume produksi batu bara pada 2026 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada 2025.

Kendati demikian, angka transaksi serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP diproyeksikan tetap mengalami peningkatan.

Kementerian ESDM memperkirakan total produksi batu bara dapat mencapai 720 juta metrik ton hingga penghujung 2026.

Angka tersebut meningkat dari kuota awal produksi batu bara dalam RKAB 2026 yang berada di kisaran 600 juta metrik ton.

Sementara itu, komoditas bijih nikel sepanjang 2026 diperkirakan mampu mencapai angka produksi hingga 290 juta metrik ton.

Jumlah tersebut melampaui kuota produksi RKAB 2026 yang ditetapkan sebesar 260 juta hingga 270 juta metrik ton.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menyatakan proses evaluasi pengajuan RKAB 2027 akan dipercepat.